Dalam mendukung efektivitas tugas Dewan Komisaris dan memastikan bahwa komposisi Dewan Komisaris dan Direksi memiliki keberagaman keanggotaan dan terdiri dari individu dengan standar integritas tertinggi, Perseroan membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi. Selain itu Komite Nominasi dan Remunerasi juga bertugas untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait paket remunerasi untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Dasar Hukum Pembentukan

Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dibentuk berdasarkan POJK 34/2014 Tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perseroan Publik.

Surat Keputusan Dewan Direksi No.AAID/SK-DK/08-2023/006 tanggal 15 Agustus 2023

Surat Keputusan Dewan Direksi No.AAID/SK-DK/02-2024/001 tanggal 29 Februari 2024

Piagam Komite Nominasi Dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan telah memiliki Pedoman komite yang telah disahkan oleh Dewan Komisaris pada 1 Oktober 2018. Pedoman komite berisi panduan kerja komite termasuk di dalamnya tugas dan tanggung jawab komite serta pelaksanaan rapat komite.

Struktur Dan Keanggotaan

Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan terdiri dari seorang ketua komite yang juga merupakan komisaris Independen dan beranggotakan 2 (dua) orang yang merupakan anggota Dewan Komisaris, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, yang merupakan komisaris Independen Perseroan yang ditunjuk secara khusus oleh Dewan Komisaris.
2. Pihak yang diangkat sebagai anggota lainnya dari komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:
   • Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat; dan/atau
   • Pihak yang berasal dari luar Perseroan; dan/ atau
   • Pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia, dengan ketentuan bahwa sebagian besar anggota komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana diatur dalam ketentuan ini tidak dapat berasal dari pihak dengan jabatan manajerial yang membidangi sumber daya manusia.

Profil Komite Nominasi dan Remunerasi

Independensi Komite

Berdasarkan KNR Charter, anggota Komite Nominasi dan Remunerasi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dan independen, tanpa campur tangan dari pihak manapun serta sejalan dengan peraturan dan perundangundangan yang berlaku. Setiap anggota komite diwajibkan dan telah menandatangani Surat Pernyataan Independensi pada saat pembentukan komite.

Tugas Dan Tanggung Jawab

Komite Nominasi dan Remunerasi mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai dengan paparan di bawah ini.

1. Terkait dengan fungsi Nominasi:
   1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
      • Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
      • Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
      • Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
   2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi serta anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
   3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
   4. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
2. Terkait dengan fungsi Remunerasi:
   1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
      • Struktur Remunerasi berupa gaji, honorarium, insentif; dan/ atau tunjangan yang bersifat tetap atau variabel;
      • Kebijakan atas Remunerasi; dan
      • Besaran atas Remunerasi.
      • Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Pelaksanaan Kegiatan Komite Nominasi Dan Remunerasi Tahun 2022

1. Mengidentifikasi dan mengusulkan calon anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang memenuhi syarat untuk mendapatkan persetujuan RUPS.
2. Menelaah dan menentukan/mengusulkan struktur remunerasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
3. Meninjau kembali kebijakan nominasi dan remunerasi yang ada antara lain terkait dengan kebijakan penilaian kinerja, kebijakan pengunduran diri, program pengembangan dan rencana suksesi.
4. Melakukan penilaian kinerja para anggota Direksi dan Dewan Komisaris melalui proses dan kriteria penilaian yang telah ditetapkan.

Rapat Komite Nominasi Dan Remunerasi

Kebijakan Rapat komite Nominasi dan Remunerasi diatur sebagai berikut:

1. Komite Nominasi dan Remunerasi mengadakan rapat secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
2. Rapat komite Nominasi dan Remunerasi hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari setengah (1/2) jumlah anggota;
3. Keputusan Rapat komite Nominasi dan Remunerasi diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
4. Setiap Rapat komite Nominasi dan Remunerasi dituangkan dalam Risalah Rapat termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinion) yang ditandatangani oleh seluruh anggota komite Nominasi dan Remunerasi yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Pada tahun 2022, komite Nominasi dan Remunerasi telah mengadakan 4 (empat) kali Rapat dengan tingkat kehadiran 100% dari anggota komite dengan rincian rapat sebagai berikut:

Agenda Rapat