Struktur dan Kebijakan GCG


  Rapat Umum Pemegang Saham  
                                   
         
  Dewan Komisaris Check & Balance Direksi  
                                     
                 
Komite Audit   Komite Nominasi & Remunerasi   Unit Audit Internal   Sekretaris Perusahaan
 
  The company's main organ The Company’s support organ  

IKHTISAR

Organ utama Perusahaan yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi, memiliki peran penting dalam pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) secara efektif. Organ perusahaan harus menjalankan fungsinya sesuai dengan peraturan yang berlaku atas dasar Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik bahwa setiap organ memiliki Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Kemandirian dan Kewajaran dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya untuk kepentingan Perseroan.

  1. RUPS
    Merupakan organ perusahaan yang memegang otoritas tertinggi di Perseroan yang mewakili kepentingan pemegang saham dan memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batasan yang ditentukan dalam undang-undang atau anggaran dasar.

    Kewenangan RUPS mencakup pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan Direksi, mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi, menyetujui perubahan Anggaran Dasar, menyetujui laporan tahunan dan menentukan jumlah remunerasi untuk anggota. Dewan Komisaris dan Direksi serta mengambil keputusan terkait tindakan korporasi atau keputusan strategis lainnya yang diajukan oleh Direksi. RUPS terdiri dari:
    1. RUPS Tahunan, yang harus diadakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah akhir tahun keuangan;
    2. RUPS Lainnya, yang dapat diadakan setiap saat berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.

    Keputusan yang diambil di RUPS didasarkan pada kepentingan Perseroan.
  2. Dewan Komisaris
    Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang bertanggung jawab untuk mengawasi kebijakan dan manajemen Perseroan yang dijalankan oleh Dewan Direksi, dan memberi nasihat kepada Dewan Direksi atas nama Perseroan. Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada RUPS.

    Dewan Komisaris memiliki wewenang untuk memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya. Dewan Komisaris juga dapat mengambil tindakan untuk mengelola Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.

    Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris dibantu oleh komite pendukung yaitu Komite Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi yang merupakan organ pendukung Perseroan. Dewan Komisaris menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dan independen sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan atas proses pelaporan akuntansi dan keuangan, melakukan audit, pengendalian internal, dan memastikan penerapan prinsip-prinsip tersebut. Prinsip-prinsip GCG dijalankan oleh Dewan Direksi dan semua pemangku kepentingan untuk mencapai keberlanjutan Perseroan.
  3. Direksi
    Direksi adalah organ perusahaan yang bertanggung jawab penuh untuk mengelola Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar untuk mencapai visi dan misi Perseroan sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Pertanggungjawaban Direksi kepada RUPS merupakan wujud pertanggungjawaban manajemen Perseroan dalam rangka penerapan prinsip-prinsip GCG.

    Untuk membantu tugas Direksi dalam menjalankan manajemen Perseroan, Direksi menunjuk Sekretaris Perusahaan dan membentuk Unit Audit Internal yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

DASAR PENERAPAN


Board Manual


Pedoman Tata Kelola Perusahaan


Penerapan GCG dalam kegiatan usaha Perseroan mengacu kepada:

  1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaannya.
  2. Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya
  3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015 tentang Tata Kelola Perusahaan Terbuka jo. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.32/SEOJK.04/2015 Tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
  4. Pedoman Umum GCG Indonesia oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) Tahun 2006.
  5. Anggaran Dasar AirAsia.